Monday, December 14, 2009

Manfaat Sedotan

Suatu ketika saya dengan teman-teman sedang makan sate. Kemudian seorang teman menyatakan betapa ia ngeri setiap melihat sate yang potongannya besar-besar.
"Kenapa?" tanya saya.
"Saya ingat keponakan yang meninggal karena makan sate," katanya. Dia bercerita, waktu itu sedang ada syukuran dengan makan-makan. Dia masih ingat melihat si kecil keponakannya yang berlari-lari sambil membawa sate. Usianya sekitar 4 tahun.

Kemudian musibah datang. Anak kecil itu tercekik daging sate. Semua orang berusaha menolong. Anak itu dibalik, dipukul-pukul belakang lehernya (bahkan sampai biru-biru, kata dia sambil matanya berkaca-kaca) . Daging sate tak juga keluar. Lalu mereka mencari angkot untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Dia masih melihat anak kecil itu tersengal-sengal menarik nafas di kendaraan. Pemandangan yang sungguh memilukan.

Tuhan berkehendak lain. Anak itu meninggal di perjalanan.

Sampai di rumah sakit, petugas memberi tahu bahwa untuk mengeluarkan benda yang mencekik tenggorokan, cukup dengan memasukkan SEDOTAN MINUM ke kerongkongan. Lalu hisap sehingga benda itu menempel.. Lalu tarik.

Sesederhana itu.

Menangislah semua orang. Betapa sederhananya untuk menyelamatkan nyawa. Betapa berharganya ilmu untuk menyelamatkan nyawa.

KALAU ANAK ANDA TERCEKIK MAKANAN KENYAL, keluarkan PAKAI SEDOTAN!

Semoga lebih banyak jiwa yang terselamatkan dengan pengetahuan sederhana ini. Amin.

Wednesday, December 2, 2009

Greenpeace Gugat Peraturan Menhut Soal Hutan Riau

Pekanbaru (ANTARA News) - LSM lingkungan Greenpeace berencana menggugat Permenhut P.14/Menhut-II/2009 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menilai peraturan terkait pemberian izin alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan akasia dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan di Provinsi Riau.
"Permenhut itu mengakibatkan kerugian dari kerusakan lingkungan karena mengakibatkan hutan alam terutama di kawasan gambut dalam di Riau rusak dan beralih fungsi demi kepentingan perusahaan," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, di Pekanbaru, Minggu.
Bustar menjelaskan, peraturan tersebut diterbitkan oleh MS Kaban beberapa saat sebelum masa jabatannya berakhir sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009.
Peraturan itu membuat izin rencana kerja tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tidak lagi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau dan diambil alih oleh Dirjen Bina Produksi Departemen Kehutanan.
Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sekitar 318.360 hektar hutan alam di Provinsi Riau berubah fungsi menjadi kebun akasia untuk hutan tanaman industri.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Riau, alih fungsi ratusan ribu hektare hutan alam tersebut berlandaskan pada 24 RKT IUPHHK-HT pada tahun 2009 yang langsung dikeluarkan oleh Dephut.
Potensi kayu yang berada di areal RKT hutan alam tersebut sangat besar karena mencapai 12,28 juta meter kubik.
"Menhut menilai peraturan itu dibuat karena adanya stagnasi RKT di Riau, namun Kepala Dinas Kehutanan Riau membantah hal itu dengan mengirimkan surat ke Menhut bahwa keputusan tidak mengeluarkan RKT dikarenakan lokasinya di hutan alam dan kawasan gambut yang dalamnya lebih dari tiga meter yang seharusnya dilindungi," katanya.
Selain itu, peraturan itu juga menjadi masalah baru akibat perizinan terhadap RKT yang diberikan diduga cacat hukum dan mengakibatkan konflik antara masyarakat di sekitar hutan dan perusahaan.
Ia menambahkan, Greenpeace sedang mengumpulkan bahan untuk melakukan gugatan yang akan segera dikirimkan ke PTUN.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf mengatakan kerusakan hutan di Riau disebabkan aturan yang dibuat tumpang tindih terutama aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
"Karena Menteri yang lama (MS Kaban) pada mei 2008, tidak akan ada lagi penambahan HTI di Riau. Tapi mengapa tahun 2009 `meledak` masih ada lagi izin yang keluar. Apalah daya saya," kata Zulkifli Yusuf.(*)
 

Copyright 2010 halaman agus.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.