Greenpeace: Minyak Sawit Ramah Lingkungan Hanya Isapan Jempol
JAKARTA, ANTARA - Greenpeace mengemukakan, minyak kelapa sawit yang kerap disebut ramah lingkungan dan diproduksi oleh sejumlah perusahaan yang termasuk anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) itu sebagai isapan jempol. Menurut Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, dalam keterangan tertulisnya yang Jumat (21/11), RSPO merupakan organisasi badan industri yang lemah dan tidak efektif.
Hal itu, ujar Bustar, karena berbagai perusahaan yang memproduksi minyak sawit dan juga menjadi anggota RSPO ternyata terus menghancurkan hutan dan lahan gambut di Indonesia.
Untuk itu, Greenpeace menyerukan kepada RSPO untuk mendukung moratorium atau jeda tebang secepatnya terhadap deforestasi dan pembukaan lahan gambut. Selain itu, Greenpeace juga menginginkan agar berbagai perusahaan yang gagal memenuhi komitmen moratorium tersebut agar dicabut keanggotaannya dari RSPO.
Sepanjang setahun terakhir, Greenpeace telah menerbitkan dua buah laporan, yaitu "Cooking The Climate" dan "Burning Up Borneo", yang menunjukkan bahwa sejumlah anggota RSPO secara aktif terlibat dalam pengrusakan hutan tropis. Bustar juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera menerapkan moratorium terhadap semua konversi hutan termasuk perluasan perkebunan kelapa sawit.
Sebelumnya, LSM lingkungan tingkat global lainnya yaitu WWF (World Wildlife Fund) mendesak konsumen minyak sawit di berbagai negara agar beralih membeli minyak sawit lestari yang bersertifikat sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO. Berdasarkan siaran pers dari WWF-Indonesia, RSPO menetapkan sekumpulan standar untuk memastikan bahwa minyak sawit diproduksi dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan.
Sebagai salah satu pendiri RSPO, WWF sejak 2002 telah bekerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa standar RSPO memuat kriteria yang kuat seperti larangan mengkonversi hutan bernilai tinggi. Menurut keterangan WWF, RSPO mempertemukan pengusaha kebun sawit, pengolah minyak sawit, perusahaan makanan, peritel, LSM, dan para investor untuk memastikan bahwa tidak ada hutan hujan tropis yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit baru.
Hal itu, ujar Bustar, karena berbagai perusahaan yang memproduksi minyak sawit dan juga menjadi anggota RSPO ternyata terus menghancurkan hutan dan lahan gambut di Indonesia.
Untuk itu, Greenpeace menyerukan kepada RSPO untuk mendukung moratorium atau jeda tebang secepatnya terhadap deforestasi dan pembukaan lahan gambut. Selain itu, Greenpeace juga menginginkan agar berbagai perusahaan yang gagal memenuhi komitmen moratorium tersebut agar dicabut keanggotaannya dari RSPO.
Sepanjang setahun terakhir, Greenpeace telah menerbitkan dua buah laporan, yaitu "Cooking The Climate" dan "Burning Up Borneo", yang menunjukkan bahwa sejumlah anggota RSPO secara aktif terlibat dalam pengrusakan hutan tropis. Bustar juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera menerapkan moratorium terhadap semua konversi hutan termasuk perluasan perkebunan kelapa sawit.
Sebelumnya, LSM lingkungan tingkat global lainnya yaitu WWF (World Wildlife Fund) mendesak konsumen minyak sawit di berbagai negara agar beralih membeli minyak sawit lestari yang bersertifikat sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO. Berdasarkan siaran pers dari WWF-Indonesia, RSPO menetapkan sekumpulan standar untuk memastikan bahwa minyak sawit diproduksi dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan.
Sebagai salah satu pendiri RSPO, WWF sejak 2002 telah bekerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa standar RSPO memuat kriteria yang kuat seperti larangan mengkonversi hutan bernilai tinggi. Menurut keterangan WWF, RSPO mempertemukan pengusaha kebun sawit, pengolah minyak sawit, perusahaan makanan, peritel, LSM, dan para investor untuk memastikan bahwa tidak ada hutan hujan tropis yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit baru.
0 komentar